Kenaikan Harga BBM Penting untuk Pembangunan Desa

Jumat, 7 November 2014 | 13:23 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Politisi Partai PDI Perjuangan, Arief Budimanta mengungkapkan, pemerintah sudah melakukan penjelasan yang cukup baik kepada masyarakat terkait rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Dia yakin, masyarakat sudah mengerti bahwa pemerintah berencana menggunakan hasil pengalihan subsidi BBM tersebut untuk membangun desa-desa di Indonesia. "Pemerintah sudah melakukan proses penjelasan yang baik, bahwa kita menginginkan, satu, misalnya melakukan pembangunan itu nanti orientasinya ke daerah dan desa," ujar Arief ketika ditemui dalam rangkaian acara ISEF 2014 yang dihelat Bank Indonesia (BI) di Surabaya, Jumat (7/11/2014).

Arief menjelaskan, saat ini anggaran yang disiapkan untuk 70.000 desa hanya kurang dari  Rp 10 triliun. Jika pemerintah ingin mengucurkan dana pembangunan untuk 1,4 miliar desa, maka akan dibutuhkan dana Rp 100 triliun.

"Dari mana nyari uang Rp 100 triliun? Bisa dari penerimaan, bisa dengan melakukan pemangkasan subsidi yang sifatnya konsumtif ke produktif," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K), Suahasil Nazara. Dalam kesempatan yang sama, Suahasil mengungkapkan bahwa menurut Undang-Undang Desa, ada sejumlah dana yang harus dikucurkan ke desa.

"Ada sejumlah, gini, menurut UU Desa ada sejumlah dana yang harus dijadikan dana transfer ke desa, kalau dihitung dan 2014 dijadikan patokan, maka sekitar Rp 100 triliun yang harus dikucurkan pemerintah. Tentu kalau APBN naik, uangnya akan naik," ujarnya.

Menurut Suahasil, dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan desa. Terutama, untuk penyelenggaraan kegiatan di tingkat desa, serta meningkatkan pembangunan desa.

"Itu diatur oleh komunitas desa itu sendiri. Ini kita harapkan bisa dipakai secara bijak, salah satunya dengan menggunakan sistem perbankan, misal 30 persen untuk gaji, gajinya bayar lah lewat bank. Rp 30 triliun bisa jadi gaji, baik gaji si penyelenggara pemerintahan desa, maupun gaji pekerja yang ikut bekerja maupun pendampingan. Membangun infrastruktur desa. Semuanya," kata Suahasil.

Ia mengatakan, nanti akan ada perhitungan khusus bagi tiap desa. Perhitungan ini, tutur Suahasil, sedang dirumuskan. 

---

Ternyata kenaikan harga BBM dilandasi dengan alasan yang tepat yaitu untuk pembangunan desa. Saya setuju dengan kinerja permerintah yang memutuskan untuk menaikkan harga BBM, namun di sisi lain saya berpendapat bahwa jika harga BBM dinaikkan, otomatis seluruh wilayah di Indonesia mengalami kenaikan. Wilayah tersebut meliputi kota-kota besar dan desa-desa kecil. Tak masalah untuk pertumbuhan ekonomi di kota besar, karena mayoritas penduduknya termasuk ke dalam level menengah. Sedangkan di desa-desa kecil yang mayoritas penduduknya adalah petani, peternak, buruh dan lain-lain dirasa sangat berat menerima kebijakan tersebut. Pasalnya mereka juga harus membeli BBM dengan harga yang sama dengan di kota-kota besar.

Dana pembangunan desa sebenarnya juga bisa disubsidi dari para gaji menteri-menteri dan pejabat yang ada di pemerintahan. Gaji mereka terlalu besar untuk membangun sebuah bangsa yang perannya juga belum  dirasakan oleh masyarakatnya sedari dulu.

https://www.google.com/search?q=Kenaikan+Harga+BBM+Penting+untuk+Pembangunan+Desa&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta&channel=sb